Yudo Margono! Ini Surat Ferdy Sambo Sebut Oknum TNI Terlibat Illegal Mining di Kalimantan Timur

Di wilayah hukum Polda Kaltim dan menerima uang koordinasi untuk kebutuhan operasional setiap bulan, salah satunya untuk kunjungan pimpinan sebesar Rp800 juta.

Dari AIPTU Ismail Bolong menerima uang koordinasi antara Rp500 juta – Rp700 juta setip bulan.

Serta pernah menghadapkan AIPTU Ismail Bolong kepada Komaris Jenderal Polisi Agus Adrianto, SH, MH, selaku Kabareskrim Polri sebanyak 3 kali.

Selama menjabat sebagai Kasubdit V Ditipidter tidak pernah melakukan penindakan penambangan batubara illegal di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan alasan adaya kebijakan dari atas (Dirtipidter Bareskrim Polri).

Point j, Briadir Jenderal Polisi Pipit Rismanto S.I.K, MH, Dirtipidter Bareskrim Polri mengenal APTU Ismail Bolong.

Dari adanya surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang diduga bekerjasama di wilayah kawasan hutan lindung Menangis wilayah kerja PKP2B milik PT Mahakam Sumber Jaya.

AIPTU Ismail Bolong bukan pemilik PKP2B dan tidak ada kerjasama.Tidak melakukan penindakan dikarena mendapat informasi dari Komisaris Besar Polisi Budi Haryanto, S.I.K.

Kasubdit V Dittipidter bahwa ada atensi dari Komisaris Jenderal Polisi Agus Adrianto, SH, MH, Kabareskrim Polri.

Posisi Tan Paulin dan Leny

Point ketiga, berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Point a, bahwa di wilayah hukum Polisi Daera Kalimantan Timur terdapat beberapa  penambangan batubara illegal yang tidak dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP).

Baca Juga: Apa yang Messi Ungkapkan usai Argentina Juara Piala Dunia 2022? Bagaimana Peluangnya Pensiun?

Namun tidak dilakukan upaya hukum dari Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bareskrim Polri, karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang batubara illegal.

Selain itu adanya kedekatan Tan Paulin dan Leny dengan  PJU Polisi Daerah Kalimantan Timur.