PONTIANAK, DIO-TV.COM, Senin, 27 Maret 2023 – Anggota DPR RI Komisi I Krisantus Kurniawan menilai ada unsur kasus blokir lahan jalan negara sebagai intoleransi terhadap Gereja Kristen Toraja.
Krisantus Kurniawan pada Sabtu, 25 Maret 2023 mengatakan bahwa aksi merusak jembatan dan menutup lahan jalan negara dilakukan PT Bumi Indah Raya merupakan tindakan intoleransi
“Perbuatan intoleran karena menutup akses lahan jalan negara, Kamis, 17 Februari 2023, menghalangi Gereja Kristen Toraja, Jemaat Sion beribadat,” kata Krisantus Kurniawan.
Krisantus Kurniawan menyebutkan bahwa PT Bumi Indah Raya telah merusak dan menutup lahan jalan negara, merupakan perbuatan kriminal. Hal ini diyakininya dengan argumentasi sebagai berikut.
Pertama, jembatan yang dirusak, merupakan Daerah Milik Jalan (DMJ) dan bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan yang sudah dibebaskan Pemerintah tahun 2005.
Kedua, lahan yang sebelumnya tanah milik Antje yang dikaitkan dengan PT Bumi Indah Raya, sudah dibebaskan Pemerintah tahun 2005, dengan bukti kwitansi pembayaran.
Baca Juga: Seorang PNS Puskesmas di Gunung Mas Dianiaya Hingga Tewas oleh Temannya Sendiri, Ini Penyebabnya?
Ketiga, karena sudah sudah berstatus DMJ maka Kodam XII/Tanjungpura tahun 2015, mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat, agar dibangun jalan.
Keempat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016, membangun jalan rabat beton menuju akses Gereja Kristen Toraja.
“Jadi jembatan yang dirusak dan penutupan lahan jalan negara merupakan perbuatan kriminal, intoleran,” ujar Krisantus Kurniawan.
Krisantus Kurniawan juga mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri), patuh kepada instruksi Presiden, Rabu, 17 Januari 2023, untuk menindak tegas semua tindakan intoleransi
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Zulkarnaen Iskandar, Sabtu, 11 Maret 2023, membenarkan lahan itu milik negara.
“Termasuk lahan jalan negara akses Gereja Kristen Toraja, samping Kodam XII/Tanjungpura, milik negara, bukan milik instansi swasta,” kata Zulkarnaen Iskandar.
Atas dasar itu Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat (LBH MAD PKB) datangi Polisi Daerah Kalimantan Barat.
Artikel Terkait
Yesus Mengajarkan Manusia untuk Mencintai Kebenaran, Renungan Malam Iman Katolik, Senin, 27 Maret 2023
Timnas Indonesia bisa? Thailand Diprediksi dapat Saingi Level Asia loh! Apa Penjelasan Coach Polking? Simak
Mengapa Pelatih Timnas Italia Kurang Puas Walau Menang 2-0 atas Malta? Misi Balas Dendam ke Inggris! Simak
Mantan Bupati Sikka Ikut Prihatin Dengan Kasus Korupsi Dana (BTT) Libatkan Robi Idong di Kabupaten Sikka
Ini Motor Mirip Harley Davidson Harga Cuma Rp137 Yuk Buruan Intip Spesifikasi Yamaha Bolt R Spec, Yuk Simak
Wiiih...Segar dan Sehat, Es Buah Melon Selasih, Takjil untuk Berbuka Puasa Ramadhan, Dahaga Langsung Bablas
Pengumuman! Berikut 5 Daftar SUV Terbaik 2023, Daihatsu Terios dan Toyota Rush Masih Mendominasi. Yuk Simak!
Oooh Ini Alasan Dianjurkan Mengonsumsi Kurma Saat Berbuka Puasa Ramadhan, Penasasan? Simak Yuk...
Pria Petugas Puskesmas Di Kabupaten Gunung Mas Tewas Dibunuh Temannya Sendiri, Penyebabnya Apa?
Seorang PNS Puskesmas di Gunung Mas Dianiaya Hingga Tewas oleh Temannya Sendiri, Ini Penyebabnya?