Kapolda Kalbar Menang Gugat Praperadilan, Kenapa Bupati Sintang Jarot Winarno Bakal Tidak Bisa Tidur Nenyak?

- Kamis, 25 Mei 2023 | 09:09 WIB
Jarot Winarno, Bupati Sintang. Kapolda Kalbar Memang Gugat Praperadilan, Kenapa Bupati Sintang Jarot Winarno Bakal Tidak Bisa Tidur Nenyak? (Setda Kabupaten Sintang)
Jarot Winarno, Bupati Sintang. Kapolda Kalbar Memang Gugat Praperadilan, Kenapa Bupati Sintang Jarot Winarno Bakal Tidak Bisa Tidur Nenyak? (Setda Kabupaten Sintang)

SINTANG, DIO-TV.COM, Rabu, 24 Mei 2023 – Bupati Sintang, Jarot Winarno, bakal tidak bisa tidur nyenyak pasca Kapolda Kalbar menang gugat praperadilan, Senin, 22 Mei 2023.

Tim penyidik dari Kapola Kalbar, sedang menunggu izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, untuk periksa Jarot Winarno dalam korupsi Jembatan Ketungau II senilai Rp27 miliar.

Kapolda sudah menetapkan 6 tersangka korupsi proyek pembangunan Jembatan Ketungau II tahun anggaran 2017 dan 2018 yang semestinya rampung tahun 2019.

Sementara itu, perkara 6 tersangka korupsi segera dilimpahkan ke penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, karena berkasnya sudah lengkap.

Demikian Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Raden Petit Wijaya, Selasa, 23 Mei 2023, tentang Kapolda Kalbar.

Menurut Raden Petit Wijaya, hakim prapradilan Negeri Sintang, menolak gugat prapradilan 6 tersangka korupsi, Senin, 22 Mei 2023, karena proses penyidikan sesuai ketentuan.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Hermanto, sudah melakukan mekanisme yang benar dalam menetapkan 6 tersangka korupsi.

Penanganan korupsi pembangunan Jembatan Ketungau II tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, sudah dilakukan dengan sangat teliti.

Gugat praperadilan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Hermanto didaftarkan di Pengadilan Negeri Sintang, 18 April 2023.

Enam tersangka menunjuk Andel SH, sebagai kuasa hukum untuk gugat praperadilan Kapolda Kalbar.

Baca Juga: Yusak dan Para Masyarakat Datangi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Minta Kejelasa Kasus Jembatan Ketungau II

Raden Petit Wijaya, mengatakan, “Proses pemeriksaan sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku sehingga ditetapkan 6 tersangka korupsi.”

Heri Jamri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tapi masih dalam status sebagai saksi.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Asnah, sumber lain di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, mengatakan, pernah diperiksa sebagai saksi.

Halaman:

Editor: Dismas Aju

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X