Ditolak Amerika Serikat Tata Niaga Kratom akan Dilarang BNN Begini Sikap Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

PONTIANAK, DIO-TV.COM, Kamis, 25 Mei 2023 – Kementerian Pertanian dan Kementerian diminta terbitkan regulasi tata niaga kratom (mitragyna speciosa).

Penerbitan regulasi tata niaga, agar terpenuhi standar mutu di pasar ekspor, mengingat tepung kratom dari Indonesia ditolak Amerika Serikat, karena tidak penuhi standar mutu.

“Sebagian besar tepung kratom ditolak Amerika Serikat, berasal dari Provinsi Kalimantan Barat,” kata Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Barat, Kamis, 25 Mei 2023.

Menurut Sutarmidji, kalau ada regulasi tata niaga kratom, maka akan ada teknis produksi sesuai standar mutu.

Kalau ada regulasi tata niaga, membuka peluang kerjasama antar asosiasi pedagang kratom di Indonesia dan Amerika Serikat, agar produksi penuhi standar mutu.

Dikatakan Sutarmidji, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mesti buat terobosan yang berpihak kepada masyarakat petani demi menciptakan lapangan pekerjaan.

Masalahnya kemudian patut diduga ada ketidaksinkronan Kementerian Pertanian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Malah tersebar informasi, tata niaga kratom akan dilarang BNN sampai tahun tertentu, sehingga berpotensi masyarakat kehilangan mata pencaharian.

Sutarmidji mengingatkan agar lebih bijaksana mengatur tata niaga kratom akan dilarang BNN, karena peluang pangsa pasar akan diambil Thailand sebagai produsen kratom besar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, telah meminta kompensasi BNN jika 44.491.304 pohon kratom  dilarang.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Larang Peredaran Kratom! Upaya Gubernur Kalimantan Barat Selamatkan Perekonomian Kalbar.

Tanaman kratom di Provinsi Kalimantan Barat, capai 44.491.304 pohon, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sentra, penyumbang Product Domestic Brutto (PDB) signinifikan.

“Nilai produksi kratom Rp198 miliar sampai Rp811 miliar per tahun,” kata Sutarmidji,

Gubernur Kalimantan Barat, dalam kunjungan kerja di Putussibau, Minggu, 12 Maret 2023.