Kapolda Kaltara Dikaitkan Dugaan Kasus Suap dan Hilang Barang Bukti. Ketua IPW Desak Usut Tuntas!

TARAKAN, DIO-TV.COM, Jumat, 26 Mei 2023 - Kapolda Kaltara, Irjen Daniel Adityajaya mesti tanggungjawab, karena dikaitkan dugaan hilangnya barang bukti BBM illegal.

Akan tetapi Daniel Adityajaya, berkelit dan membantah, dibantu dengan bawahannya, yakni Kapolres Tarakan Ronaldo Maradona Siregar.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menginginkan Irwasum dan Divisi Propam Polri untuk segera bertindak dan melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan kasus Irjen Daniel Adityajaya, salah satunya yaitu dengan metode lie detector.

Pebisnis AB melakukan transaksi di Bank Mandiri senilai Rp1,7 miliar dan disimpan dalam tas ransel, diduga uang tersebut patut diduga ada kaitan dengan Daniel Adityajaya.

Sebelumnya, Ronaldo Maradona Siregar dikabarkan sukses mengamankan dan menghentikan kapal Bahan Bakar Minyak dengan alasan yang tidak logis, yaitu BBM illegal.

Ketika BBM illegal yang telah diamankan tidak jelas penangannya dan patut diduga ada kaitan dengan kebijakan Irjen Daniel Adityajaya, Kabid Propam Polda Kaltara (Teguh Triwantoro) justru mendapatkan pemberhentian sementara secara mendadak di awal bulan April 2023.

Baca Juga: Usul Gunakan Lie Detector untuk Selidiki Kasus BBM Ilegal Kapolda Kaltara, IPW Desak propam Polri Serius!

Langkah pemberhentian sementara kepada Teguh Triwantoro tersebut disebabkan karena dia dinilai tidak sanggup melakukan pemeriksaan barang bukti BBM illegal dengan tegas dan menyesuaikan amanat.

Walaupun demikian, ternyata Kabid Propam Polda Kaltara tersebut justru aktif kembali sejak akhir bulan April 2023 lalu, setelah Kompolnas turun tangan.

Di sisi lain, Irjen Daniel Adityajaya menjadi sorotan dan dikabarkan banyak mengetahui hilangnya barang bukti BBM illegal yang sebelumnya berhasil diamankan. 

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memperoleh bukti tindakan Irjen Daniel Adityajaya ini melalui rekaman CCTV, sehingga didesak Kapolri memberhentikan sementara dari jabatan Kapolda Kaltara.

Edi Hasibuan selaku Direktur Eksekutif Lemkapi juga menegaskan bahwa peristiwa BBM illegal menerima sejumlah kritik oleh publik Indonesia.

"Kami melihat isu ini sangat menggangu citra dan kehormatan institusi Polri. Kami minta polemik ini  diselesaikan segera agar tidak mengganggu kinerja Polda Kaltara."

“Kami yakin Polri akan mengambil langkah cepat untuk merespons beredarnya opini yang menyesatkan," kata Edi Hasibuan.