Betulkah Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji Jangan hanya Urus Kratom? Buat Jaksa Malpraktik Penegakan Hukum!

PONTIANAK, DIO-TV.COM, Selasa, 6 Juni 2023 - Gubernur Kalimantan Barat, Indonesia yakni Sutarmidji jangan hanya urus kratom, sehingga wajib membuat Jaksa Malpraktik Penegakan Hukum.

Bukti dari Jaksa Malpraktik Penegakan Hukum yaitu dengan menyita dan menggeledah 14 kontainer ekspor CPO, Crude Palm Oil dalam Pelabuhan Dwikora Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Tragedi penyitaan dan penggeledahan 14 kontainer ekspor CPO tersebut terjadi dalam akhir Oktober 2022 yang lalu, sehingga sanggup menghancurkan alam investasi Kalimantan Barat.

Baca Juga: Maukah Lionel Messi Hengkang ke Arab Saudi atau Amerika Serikat? Jangan deh, Pulang ke Barcelona saja! Mampu?

Perkara tersebut dikuatkan dengan penanganan pelanggaran hukum administrasi ekspor-impor di Pelabuhan Dwikora Pontianak, menjadi kewenangan penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Hal tersebut dilontarkan oleh Herman Hofi Munawar selaku praktisi kebijakan publik Universitas Panca Bhakti Pontianak sejak Senin, 5 Juni 2023, dengan mengatakan "meresahkan pelaku usaha."

Dr. Herman Hofi Munawar menanggapi, bahwa ketegasan yang dibuktikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yakni mendukung dan membela nasib banyaknya petani tanaman kratrom.

Gubernur Kalimantan Barat memohon sejumlah petani, supaya dapat menantikan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai produk kratom.

Kemudian Heman Hofi Munawar berpendapat, bahwa Gubernur Kalimantan Barat wajib diapresiasi, sebab berani membela nasib sejumlah petani kratom (mitragyna speciosa).

Ketika tepung kratom Indonesia yang sebagaian besar hasil ciptaan Kalimantan Barat ditolak Amerika Serikat sebab tidak mengikuti standar mutu, Sutarmidji hendak memohon Kementerian Pertanian mengatasinya.

Dalam akhir bulan Mei 2023 yang lalu, bahwa Gubernur Kalimantan Barat tersebut melakukan permohonan kepada Kementerian Pertanian, supaya dapat menyusun regulasi tata niaga untuk tepung kratom.

Adapun Gubernur Kalimantan Barat memohon hal tersebut, sebab ketidaksetraan Kementerian Pertanian memantapkan petani kratom menjadi binaannya, tetapi tata niaga langsung dilarang BNN.

Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian turut wajib menciptakan terobosan teranyar, supaya sanggup menyodorkan lapangan pekerjaan kepada banyaknya petani.

Sutarmidji mengemukakan, agar lebih cerdas mengatur tata niaga kratom yang dilarang oleh BNN, sebab potensi pangsa pasar segera diklaim Thailand guna menjadi produsen kratom terbaik di dunia global.