Usut Uang Illegal Mining Jaringan Ismail Bolong, Polri Gandeng KPK dan PPATK. Ini Skenarionya

JAKARTA, DIO-TV.COM, Jumat, 16 Desember 2022 – Polisi Republik Indonesia (Polri) gandeng KPK dan PTAK berantas Illegal Mining Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan, ungkap tuntas Illegal Mining batubara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Jumat, 16 Desember 2022, menjelaskan, kasus Ismail Bolong mesti diusut tuntas.

Dedi Prasetyo mengatakan, jaringan Illegal Mining jaringan Ismail Bolong sudah beredar luas, jadi perhatian masyarakat, sehingga  harus diusut tuntas.

Berbagai bukti yang sudah ada akan diusut lebih lanjut, dengan libatkan KPK dan PPATK.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Azasi manusia, Mahfud MD, desak Panglima TNI dan Kapolri berantas Illegal Mining, termasuk jaringan Ismail Bolong.

Menkopolhukam, Mahfud MD, Jumat, 16 Desember 2022, menjelaskan, Panglima TNI dan Kapolri, karena diduga ada pejabat Polri dan pejabat TNI yang terlibat.

“Penertiban Illegal Mining kita lakukan terpadu, Kapolri dan Panglima TNI harus diberi support, dalam penertiban,” kata Mahfud MD.

Baca Juga: Prancis Yakin Hentikan Messi? Tidak Mungkin! Berani Lawan? Nanti Kena Dribble!

Dikatakan Mahfud, adanya tudingan uang setoran perlindungan dari pelaku Illegal Mining kepada pejabat Polri dan pejabat TNI, karena melibatkan senior.

Kendati sudah pensiun dari Polri dan TNI, oknum ini diduga masih punya pengaruh sehingga tidak berani ditindak pejabat Polri dan TNI yang masih menjabat.

Sementara itu, Ungkap uang setoran perlindungan Kabareskrim Rp6 miliar, Kapolri mesti segera periksa Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan.

Demikian Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, Senin, 12 Desember 2022, menanggapi Yohanes Tobing SH, kuasa hukum Ismail Bolong.

Menurut Sugeng Teguh Santoso, pernyataan kuasa hukum Ismail Bolong, agar Ferdy Sambo harus buktikan tuduhannya, menunjukkan tidak mengerti sistem peradilan pidana.