Bagaimana Moderasi Beragama Film Abraham Ditolak Komisi VIII DPR RI Ace Hasan? Catat Injil Perjanjian Lama Ya!

JAKARTA, DIO-TV.COM, Minggu, 17 September 2023 - Kawan dan sobat film favoritku keren, film Abraham ditolak Komisi VIII DPR RI yakni Ace Hasan Syadzily selaku Wakil Ketua sejak Selasa, 12 September 2023.

Ace Hasan Syadzily menuduh, bahwa cerita Abraham yang diulik dari Injil Perjanjian Lama, pada sinema His Only Son Commissioned Pictures and RockBridge Productions justru menyesatkan.

Teman atau sobat film favoritku keren, Komisi VIII DPR RI menolak film His Only Son Commissioned Pictures and RockBridge Productions ditayangkan, yaitu supaya tidak menyebabkan kehebohan publik.

Baca Juga: Hah Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan TBI Entikong Kabupaten Sanggau? Febyan Babaro LIBAPAN RI Buka Suara! Simak

Rilis fim itu untuk kali pertama berlangsung di Amerika Serikat sejak akhir bulan Maret 2023, sehingga pada Agustus langsung tayang di Indonesia, namun dinilai tidak sesuai Al Quran.

His Only Son Commissioned Pictures and RockBridge Productions yang berdurasi 105 menit, mempunyai rating IMDb 6,4/10 dan skor 82% oleh penilaian Rotten Tomatoes.

Pada kisahnya, film itu diambil dari Kitab Suci Injil Perjanjian Lama Kejadian 22:1, yaitu terkait cerita keimanan Abraham diuji oleh Tuhan guna mengorbankan anaknya yakni Ishak di Gunung Moria.

Abraham diliputi dengan kenangan di mana bersama istri, Sarah, telah lama menantikan seorang anak yang telah dijanjikan.

Sebelum dikorbankan, malaikat hadir dan mengganti Ishak dengan seekor domba jantan.

Kemudian, Abraham sangat tunduk kepada Allah, yang mana Sang Pencipta juga menyayangi pria itu menjadi hamba-Nya yang taat. 

Namun demikian, rasa sayangnya nyaris diduakan usai Ibrahim mempunyai anak.

Masalah tersebut yang membuat Abraham diuji oleh Allah, guna membuktikan rasa sayangnya terhadap Tuhan tetap murni atau tidak.

Tobias Ranggie SH selaku Praktisi Hukum Pontianak menilai, bahwa film itu ditolak Komisi VIII DPR RI sangatlah dilematis, sebab dilakukan sebelum Pemilihan Umum legislatif Presiden dan Kepala Daerah 2024.

“Intinya supaya tidak mudah dipolitisir sehingga menimbulkan kegaduhan meluas. Apa lagi ini masalah agama, sangat sensitif di Indonesia,” kata Tobias Ranggie.