Apa? Kata Allah hanya Diandalkan di Sabah Percepat Referendum Dayak Malaysia! PM Anwar Ibrahim Bilang ....

PUTRAJAYA, DIO-TV.COM, Jumat, 19 Mei 2023 - Datuk Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia) mengklaim, bahwa hanyalah masyarakat non Muslim di Sarawak yang dapat mengandalkan kata Allah.

Perdana Menteri Malaysia tersebut mengemukakan, bahwa hal itu bertujuan agar percepat referendum penduduk Dayak Malaysia di Sabah dan Sarawak sejak tengah bulan September 2021 lalu.

Sesuai dengan penjelasan The Star, bahwa Datuk Anwar Ibrahim mengemukakan kriteria, bahwa hanya masyarakat Sarawak non Muslim boleh mengandalkan kata Allah.

Baca Juga: Akankah Mobil Peugeot 5008 Terbit sebagai SUV dengan Spesifikasi Cerdas dan Memuaskan? Harga Murah Tenanglah!

Dalam ungkapan Anwar Ibrahim bahwa pada konstitusi Malaysia, kata Allah di peribadatan berperan merupakan hak ekslusif umat Islam, yang tidak dapat diandalkan dari penduduk berkeyakinan yang lain.

Anwar Ibrahim menerangkan, bahwa Kementerian Dalam Negeri Malaysia segera melakukan tinjauan menyangkut kriteria anyar tersebut, supaya melahirkan kerukunan umat beragama di Malaysia.

"Kita harus memahami bahwa ini adalah keputusan Sarawak, dan Melaka, Penang dan Selangor tidak boleh menggunakan kata Allah," kata Anwar Ibrahim.

"Pengadilan telah memutuskan (memihak Sarawak) dengan boleh gunakan kata Allah, dan kita harus memahami itu hak prerogatif Sarawak," tegas Anwar Ibrahim.

Masyarakat non Muslim di Sabah dan Sarawak pada kalangan Suku Dayak, sudah menyodorkan gugatan larangan guna mengandalkan kata Allah dalam peribadatan serta Kitab Suci Injil Malaysia.

Kriteria anyar Malaysia tersebut dinilai sangat sensitif, disebabkan karena mampu memunculkan pro dan kontra yang berperan menjadi awal mula dari perpecahan bangsa.

Deputi Ketua Menteri Sabah yaitu Jeffrey G Kitingan dalam bulan Februari 2023, sudah menyerahkan sejumlah hal penting yang wajib dipelajari.

Sesuai dengan ungkapan Jeffrey G Kitingan, bahwa stabilitas politik di Sabah dan Sarawak pada masa mendatang ditentukan dengan konsistensi implementasi Malaysian 1963 Agreement/MA1963.

Kemudian, Jeffrey G Kitingan menegaskan bahwa dari MA1963, terdapat klausul yang mampu melindungi dan mempermudah penduduk Dayak Malaysia non Muslim.

MA1963 Sabah dan Sarawak memperkokoh fakta unik menyangkut hak khusus 2 lokasi Pulau Borneo tersebut, yang sebelumnya resmi bersatu dan merdeka dengan Malaysia.