Dapatkah Kata Allah Diandalkan di Sabah Percepat Referendum Dayak Malaysia? Relasi dengan MA1936 adalah ....

PUTRAJAYA, DIO-TV.COM, Sabtu, 20 Mei 2023 - Perkara kata Allah hanya dapat diandalkan di Sabah percepat referendum penduduk Dayak Malaysia, dan direspons oleh Jeffrey G Kitingan (Deputi Ketua Menteri Sabah).

Datuk Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia) berkomentar, bahwa polemik kata Allah sangat sensitif di Sabah dan Sarawak, sebab menjadi hak eksklusif bagi umat Islam di negara tersebut.

Ketika Malaya berubah nama sebagai Federasi Malaysia sejak tahun 1963, terdapat perlakuan spesial negara itu terhadap penduduk Islam, sebab kata Allah sekadar dapat diandalkan oleh mereka.

Baca Juga: Apakah Kasus Korupsi BTS G4 BAKTI Kemenkominfo Libatkan Menteri Johnny Gerardus Plate? Tunjangan Kenalakan loh

Penduduk Kristiani akhirnya memberanikan diri guna mengandalkan kata Allah di peribadatan Gereja, tergolong dengan Kitab Suci Injil berbunyi "kata Allah", sehingga berperan sebagai pelanggaran hukum.

Gugatan hukum penduduk yang berasal dari Sabah dan Sarawak ditolak hingga ke kelas banding, sehingga pengandalan kata Allah sekadar dapat diandalkan oleh penduduk Islam Malaysia.

Setelah Indonesia mengalihkan ibu kota dari Jakarta menuju ke Penajam Paser Utara sejak tahun 2019, kondisi politik Malaysia sangat berubah secara signifikan, sehingga memicu posisi tawar Dayak Malaysia cukup tinggi.

Dayak Malaysia yang berasal dari Sabah dan Sarawak tetap mengungkit perihal pengkhianatan yang dilakukan oleh Putrajaya kepada MA1963, sebab mampu menuntut hak khusus pada 2 lokasi tersebut.

Sejak pertengahan bulan Februari 2021, kurang lebih 23 organisasi kemasyarakatan yang berasal dari Sabah dan Sarawak melayangkan pendapat menyangkut referendum keluar dari Malaysia.

Alasan dari percepat referendum tersebut yakni Malaysia berlokasi di Putrajaya, sehingga dinilai dapat mengkhianati Dayak Malaysia dari Sabah dan Sarawak, serta mengkhianati hasil minyak bumi negara itu.

Dalam kabar dari website The Star yang dikutip dari pendapat Perdana Menteri Malaysia, bahwa penduduk Sarawak non Muslim dapat mengandalkan kata Allah.

"Pengadilan telah memutuskan (memihak Sarawak) dengan boleh gunakan kata Allah, dan kita harus memahami itu hak prerogatif Sarawak," tegas Anwar Ibrahim.

Menteri Dalam Negeri Malaysia yaitu Saifuddin Nasution Ismail merespons, bahwa dia segera menerapkan pencabutan banding kepada keputusan Pengadilan Tinggi.

Hal tersebut tergolong dengan mengizinkan penduduk non Muslim guna mengandalkan kata Allah di Sarawak, serta 3 kata lainnya dalam maksud dan tujuan dalam sektor pendidikan.