Kemana Pemerintah di Bentrokan Aparat Eco City Pulau Rempang? BP Batam Tuai Kecaman Meluas Suku Melayu

Komentar Mahfud MD

Demikian juga komentar Mahfud MD atas tragedi Kamis, 7 September 2023 di Pulau Rempang.

Soal upaya paksa aparat TNI Polri gusur warga Pulau Rempang dari kampungnya sendiri, sebagai komentar absurd, tidak proporsional.

Terkesan berpihak kepada kepentingan BP Batam dan PT Mega Elok Graha (MEG).

Mahfud MD mengomentari tragedi Kamis, 7 September 2023, dari sudut penertiban dan penindakan aparat Polri dan TNI hanya pada isu bagian hilir saja, yaitu HPL BP Batam.

Sedangkan isu paling mendasar pada bagian hulu  yaitu aspek pemilikan lahan secara turun temurun dan aspek Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Melayu.

Dengan hak-hak tradisionalnya tumbuh dan berkembang, jauh sebelum BP Batam berdiri dan mendapat HPL pada April 2023, sama sekali tidak diuraikan.

Mahfud MD, menjelaskan negara telah memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang, kepada perusahaan.

Tetapi Mahfud MD sama sekali tidak menjelaskan tentang apakah pemberian hak kepada Perusahaan itu melanggar hak-hak atas tanah warga Pulau Rempang.

Atau tidak dan mengapa Mahfud MD tidak melihat alas hak dan kedudukan hukum 16 Suku Adat Kampung Tua di Pulau Rempang.

Dimana masih eksis dan wajib di lindungi, tetapi malah mau digusur.

Yang simpangsiur dan misterius dari penjelasan Mahfud MD adalah adanya Surat Keputusan (SK) terkait pemberian hak atas tanah dikeluarkan pada tahun 2001 dan 2002.

Entah hak apa, kepada siapa dan dengan cara bagaimana, semua tidak transparan dan tidak akuntabel.

Karena berbeda sumber data atau disengaja di antara pejabat yang satu dengan yang lain.

Mahfud MD maupun Kapolri dalam mengomentari kasus lahan untuk proyek pembangunan Eco City Rempang dinilai menutupi fakta yang ada.