Kemana Pemerintah di Bentrokan Aparat Eco City Pulau Rempang? BP Batam Tuai Kecaman Meluas Suku Melayu

“Terbantahkan karena tidak mengandung kebenaran,” ujar Petrus Selestinus.

Di sinilah nampak itikad jahat BP Batam yang membunuh hak perdata masyarakat atas tanah Pulau Rempang, di luar wewenangnya.

Bahkan di luar haknya sebagai pemegang HPL yang ternyata baru terbit pada April 2023.

Menghadapi warga Pulau Rempang, Pemerintah nampak bersikap sangat diskriminatif dalam menyikapi sengketa HPL.

Sebagaimana dapat kita lihat perbedaan perlakuan pemerintah menghadapi kasus Tanah Gelora Bung Karno Senayan di bangun Hotel Sultan yang HGB-nya atas nama PT Indobuild Co melawan Kementerian Sekretaris Negara.

Pemerintah nampak bersikap hormat dan lunak kepada Ponco Sutowo dan sabar menunggu proses hukum, pelanggaran hukum sangat kejam.

“Namun mengapa lahan 17.00 hektare di Pulau Rempang rakyat menjadi korban hanya beberapa bulan setelah HPL diterima BP Batam,” ujar Petrus Selestinus. 

Ini adalah kesewenang-wenangan, di mana warga diusir seperti penjahat, dimana hati nurani Pemerintah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, serta Kapolri?

“Oleh karena itu hentikan intimidasi, tarik mundur semua aparat dan buka dialog melalui mediasi Komnas HAM, yang saat ini sedang berlangsung,” kata Petrus Selesinus.