Benny Susetyo Nilai Perlunya Pengawasan dan Audit Harta Pejabat Harus Diperkuat, Tekankan Gaya Hidup Sederhana

JAKARTA, DIO-TV.COM, Senin, 13 Maret 2023 – Budayawan Antonius Benny Susetyo yang juga pakar komunikasi politik menyatakan bahwa pengawasan negara terhadap para Pejabat negara dengan gaya hidup hedonis

Pengawasan ketat yang dimaksud Benny Susetyo terkhusus menyasar harta yang diperoleh secara tidak wajar, harus diperkuat.

Pendapat ini diungkapkan Benny Susetyo dalam video Youtube di Kanal RKN Media dengan judul "Pejabat Pamer Kekayaan, Pantas Rakyat Kecewa", yang dirilis pada Jumat 10 Maret 2023 lalu

Penilaian Benny Susetyo ini dilatar belakangi oleh kasus harta tak wajar senilai Rp 500 miliar milik Rafael Alun dan keluarganya yang gaya hidup hedonis

Memang tengah menjadi perbincangan publik terkait gaya hidup hedonis serta kekayaan yang diduga tidak wajar di kalangan pegawai lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, khususnya Rafael Alun.

Baca Juga: Usai Ketum dan Pengurus Dewan Adat Dayak Kalbar Dilantik, Ketua Pemuda Dayak Kota Pontianak Beri Pesan Penting

Pemberitaan harta tak wajar Rp 500 miliar Rafael Alun ini juga terkait dengan penganiayaan Mario Dandy ke David Ozora.

Mario Dandy sang anak Pejabat Rafael Alun tersebut diketahui sering menunjukkan kekayaannya lewat media sosial.

"Sebuah warning, bahwa gaya hidup mewah dan hedon Pejabat dan/atau keluarganya memiliki dampak yang luar biasa. Publik menjadi tidak percaya dengan aparatur negara kita. Contohnya sekarang, bagaimana ketaatan publik membayar pajak jadi rontok,” ungkap Benny Susetyo.

Budayawan dan pakar komunikasi politik Benny Susetyo juga merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Pidato Presiden yang juga menyentil kasus-kasus kekayaan para Pejabat publik yang dibicarakan masyarakat secara luas.

"Menunjukkan kekayaan di media sosial ini kan, soal eksistensi diri; ingin terlihat paling bagus dan paling keren. Padahal Pejabat publik itu pelayan publik; dia harus tahu batas, karena seyogyanya, Pejabat publik dibiayai masyarakat. Ketika perilaku ini terlihat, masyarakat kehilangan kepercayaannya," jelasnya.

Salah satu pendiri Setara Institute ini menyampaikan bahwa hal ini menghasilkan demoralisasi masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Panglima Dayak ini Siap Hadapi Pihak yang Persoalkan Gelar Religi Dayak Kanayatn di Gereja Kristen Toraja