Benny Susetyo Kritik Gaya Hidup Hedonis Pejabat, Minta Pengawasan Terhadap Harta Pejabat Harus Diperkuat!

JAKARTA, DIO-TV.COM, Selasa,  14 Maret 2023 – Antonius Benny Susetyo merupakan Budayawan dan pakar komunikasi politik, ia menyatakan bahwa pengawasan negara terhadap para Pejabat negara dengan gaya hidup hedonis

Pengawasan ketat harus diperkuat menurut Benny Susetyo ialah terkhusus harta yang diperoleh secara tidak wajar dan gaya hidup hedonis Pejabat

Hal tersebut diungkap Benny Susetyo dalam video di kanal  RKN Media dengan judul "Pejabat Pamer Kekayaan, Pantas Rakyat Kecewa", yang dirilis pada Jumat 10 Maret 2023 lalu

Usulan Stafsus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo ini dilatar belakangi oleh kasus harta tak wajar senilai Rp 500 miliar milik Rafael Alun serta gaya hidup hedonis keluarga Pejabat itu sendiri

Saat ini masih menjadi perbincangan publik terkait gaya hidup hedonis serta kekayaan yang diduga tidak wajar di kalangan pegawai lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, khususnya Rafael Alun.

Pemberitaan harta tak wajar Rp 500 miliar Rafael Alun ini juga terkait dengan penganiayaan Mario Dandy ke David Ozora.

Baca Juga: Kratom Narkotika Golongan I? Gubernur Kalbar, Sutarmidji Meminta Kompensasi Kepada BNN Terkait Tanaman Kratom.

Mario Dandy sang anak Pejabat Rafael Alun tersebut diketahui sering menunjukkan kekayaannya lewat media sosial.

"Sebuah warning, bahwa gaya hidup mewah dan hedon Pejabat dan/atau keluarganya memiliki dampak yang luar biasa. Publik menjadi tidak percaya dengan aparatur negara kita. Contohnya sekarang, bagaimana ketaatan publik membayar pajak jadi rontok,” ungkap Benny Susetyo.

Benny Susetyo Budayawan dan pakar komunikasi politik juga merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

Pidato Presiden Joko Widodo ini tepatnya yang menyentil kasus-kasus kekayaan para Pejabat publik yang dibicarakan masyarakat secara luas.

"Menunjukkan kekayaan di media sosial ini kan, soal eksistensi diri; ingin terlihat paling bagus dan paling keren. Padahal Pejabat publik itu pelayan publik; dia harus tahu batas, karena seyogyanya, Pejabat publik dibiayai masyarakat. Ketika perilaku ini terlihat, masyarakat kehilangan kepercayaannya," jelasnya.

Romo Benny Susetyo yang adalah satu pendiri Setara Institute ini menyampaikan bahwa hal ini menghasilkan demoralisasi masyarakat Indonesia.

"Perilaku mereka ini melukai hati nurani publik. Mereka semakin menunjukkan jarak antara mereka dengan masyarakat. Rakyat sengsara dan kesusahan, tetapi Pejabatnya terlihat bergelimpangan harta”, kata Benny Susetyo.