Melihat Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vatikan Usai Aksi Penolakan Dubes Piero Pioppo di Palembang

PALEMBANG, DIO-TV.COM, Minggu, 26 Maret 2023 – Kaum intolerans Koalisi Palembang Darussalam yang rusak kebebasan beragama berkeyakinan di Provinsi Sumatea Selatan menolak kedatangan Duta Besar Vatikan Mgr Piero Pioppo.

Diketahui sebelumnya Mgr Piero Pioppo diundang ke Uskup Agung Palembang yakni Mgr Yohanes Harun Yuwono, guna melakukan peresmian pemugaran Gereja Katedral Santa Maria Palembang pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Sekelompok orang intolerans tersebut melaksanakan demonstrasi yang cederai kebebasan beragama berkeyakinan di depan Gereja Katedral Santa Maria Palembang sejak Jumat, 24 Maret 2023 lalu.

Surat diberikan terhadap Kepala Polisi Resort Kota Palembang, c.q. Kepala Satuan Reserse Polisi Resort Palembang, Koalisi Palembang Darussalam yang mengungkapkan maksud dari penolakan.

Para penandatangan antara lain Desri, Umar Makki, Simon Grebek, serta Erwin Joni di bulan Maret 2023, Kota Palembang dengan penduduk mayoritas beragama Islam serta menolak sejumlah kristenisasi.

Padahal kristenisasi hanya tuduhan mereka yang melanggar kebebasan beragama berkeyakinan.

Manuver Koalisi Palembang Darussalam tersebut menunjukkan kaum intolerans yang tidak mengakui keberagaman, yang mana merupakan situasi rakyat memiliki sejumlah perbedaan.

Koalisi Palembang Darussalam tidak mempunyai perilaku toleransi untuk menghargai adanya perbedaan pendapat agama, ras, serta budaya yang sudah diakui sebelumnya.

Baca Juga: Memilukan, Seorang PNS Puskesmas di Gunung Mas Tewas Setelah Dibacok Teman, Diduga Pembunuhan

Di samping itu, Koalisi Palembang Darussalam tidak mengerti keragaman rakyat Indonesia yang menyebabkan intoleransi.

Maka dengan demikian, Koalisi Palembang Darussalam membuktikan perilaku intoleransi yang menjadi sifat tidak tenggang rasa.

Bidang yang wajib dimengerti oleh komplotan Koalisi Palembang Darussalam.

Selain itu, konsekuensi logis tentang hubungan diplomatik, komplotan Koalisi Palembang Darussalam dapat dinilai sebagai teroris oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal tersebut disebabkan karena seorang diplomat negara sahabat mempunyai kekebalan diplomatik mencakup Duta Besar Vatikan, yang mana telah diatur di pasal 22-33 Konvensi Wina tahun 1961.