MAUMERE, DIO-TV.COM, Senin, 27 Maret 2023- Mantan Bupati Sikka Alexander Longginus bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada Kamis, 28 Juni 2022, melakukan aksi demontrasi protes agar pihak Kejaksaan Negeri Sikka cepat tangkap dan periksa Robi Idong.
Alexander Longginus pernah menjabat sebagai Bupati Sikka periode 2003-2008, menyatakan prihatin dengan kondisi Kabupaten Sikka semenjak Robi Idong terpih menjadi Bupati Sikka sejak tahun 2018-sekarang.
Dinilai oleh Alexander Longginus kasus korupsi yang dilakukan oleh Robi Idong adalah bukti bahwa tidak seriusnya dia dalam membangun daerahnya.
Ditambah lagi pihak Kejaksaan Negeri Sikka tidak kooperatif dalam menanggani kasus Robi Idong, sampai saat ini pun Bupati Sikka itu belum diperiksa oleh Kejaksaan, terkait korupsi dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) di Sikka.
Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 30 detik, Alexander Longginus bersama PMKRI berkumpul di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, di jalan A. Yani, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saya Mantan Bupati Sikka, tapi saya tidak tahan lagi melihat ini kabupaten rusak ancur” ucap Alexander.
Semakin membuat prihatin dan dipandang buruk oleh masyarakat adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sikka rupanya menjadikan Robi Idong tuan besar yang kebal terhadap hukum.
Hal tersebut mendasari masih bebasnya Robi Idong tidak diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Sikka, rupanya ada kongkalikong oleh kedua belah pihak..
Petrus Selestinus, salah satu Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) pada Senin, 20 Febuari 2023, mengatakan Robi Idong sudah terbukti bersalah, tetapi Kejaksaan Negeri Sikka belum melakukan pemeriksaan.
Bagaimana tidak, Fatoni Hatam disebut berani melawan Jaksa Agung dan Presiden demi menjadikan Bupati Sikka Robi Idong tuan besar dan kebal hukum.
“Kepada Kejaksaan Negeri Sikka, Fatoni Hatam memposisikan Robi Idong sebagai tuan besar yang kebal terhadap hukum, berarti ia berani melawan intruksi Presiden dan Jaksa Agung, karena sistem pemberantasan korupsi tidak pandang bulu” ucap Petrus Selestinus.
Sudah jelas bahwa fakta korupsi distribusi Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka di Maumere, sudah sering terungkap di publik, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Sikka.
Kepala Kejaksaan Negeri Sikka (Mumere), Fatoni Hatam, harus mendukung langkah Jaksa Agung dan Presiden, memberantas tuntas tikus-tikus pencuri uang rakyat dalam APBD.
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Banyak Terbengkalai di Indonesia Contoh Kasus Kecil Bupati Sikka Robi Idong di Kabupaten Sikka