Kapolda Kalbar Tangkap 6 Tersangka Korupsi Jembatan Ketungau II, Apa Keterlibatan Jarot Wanarno? Simak!

SINTANG, DIO-TV.COM, Minggu, 4 Juni 2023 – Kapolda Kalbar berhasil tangkap para tersangka korupsi Jembatan Ketungau II, termasuk salah satu tersangka merupakan anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Partai Nasdem.

Penangkapan 6 tersangka korupsi Jembatan Ketungau II, beserta Zulherman, anggota Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, diduga pada hari Rabu malam, 31 Mei 2023.

Dikemukakan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Raden Petit Wijaya, Kamis, 1 Juni 2023, kasus korupsi Jembatan Ketungau II, 2017 merugikan Rp27 miliar.

Baca Juga: Roh Kudus Memampukan para Rasul Beri Kesaksian Iman, Renungan Siang Iman Katolik, Minggu, 4 Juni 2023

Raden Petit Wijaya, menjelaskan, penangkapan untuk permudah pemeriksaan, karena, berkasnya tersangka korupsi segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Enam tersangka korupsi diperiksa penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan kemudian ditangkap Rabu malam, 31 Mei 2023, terdiri dari.

Pertama, Aef Sutardi, Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.

Kedua, Anton Kurniawan, Pegawai Negeri Sipil, Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

Ketiga, Toni Handri Yani, Direktur PT Kreasindo Putra Bangsa, Sintang.

Keempat, Rianto, Direktur PT Nokannanyan, Sintang.

Kelima, Zulherman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Masyarakat di Kabupaten Sintang mengenal Zulherman, sebagai salah satu orang kepercayaan Jarot Winarno, Bupati Sintang (kader Partai Nasdem).

Keenam, Agus Irwan, Direktur PT Nokan Nanyan Sintang.

Praktisi pelayanan public Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr Herman Hofi Munawar S.Pd, MH, meminta keseriusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar) Inspektur Jenderal Polisi Pipit Hermanto.

Menurut Herman Hofi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Bidang, harus turut ditersangkakan karena sebagai Pengguna Anggaran.