Bagaimana Respons Yaqut Cholil Qoumas Pemerintah Cabut SKB 2 Menteri Sebabkan IMB Rumah Ibadah Dipersulit? Cek

JAKARTA, DIO-TV.COM, Rabu, 7 Juni 2023 - Menteri Agama yaitu Yaqut Cholil Qoumas memberikan respons tentang Pemerintah cabut SKB 2 Menteri, sehingga menyebabkan IMB rumah ibadah dipersulit.

IMB rumah ibadah cukup mendapatkan rekomendasi Kementerian Agama, yang merespons dari Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo di Istana Bogor sejak Selasa, 17 Januari 2023, serta hak beribadah dipastikan konstitusi.

Agenda Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Bogor, Jawa Barat sejak Selasa, 17 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan Kepala Daerah jangan mempersulit IMB rumah ibadah.

Baca Juga: Kenapa Daftar Harga Motor Piaggio Tahun 2023 di Indonesia dapat Lampaui Nilai Jual Lambretta? Alasannya ....

Ketika ini, IMB rumah ibadah cukup rekomendasi Kementerian Agama, yang sudah disampaikan oleh Yaqut Cholil Qoumas di DPR RI Jakarta sejak, Senin, 5 Juni 2023.

Surat Keputusan Bersama (SKB 2 Menteri) dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 yang diberlakukan, memicu IMB rumah ibadah dipersulit.

Di samping itu, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Mendagri tersebut, mendapatkan izin perancangan rumah ibadah yang wajib menerima 2 rekomendasi yaitu:

- Pertama, rekomendasi dari Kementerian Agama

- Kedua, rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Selain itu, Yaqut Cholil Qoumas juga mengemukakan fakta yang membuktikan, bahwa terdapat sejumlah rekomenasi yang justru sangat mempersulit penduduk memperoleh IMB rumah ibadah.

Ketika Peraturan Presiden menyangkut ketentuan memperoleh IMB rumah ibadah telah dirilis, Pemerintah cabut SKB 2 Menteri.

Baca Juga: Viral! Nikita Mirzani Gelar Sayembara 1 Juta Rupiah Soal Perkosa 300 Ayam Dihukum 8 Tahun Penjara, Apa Bener?

Penegasan dari Joko Widodo melalui Istana Bogor sejak Selasa, 17 Januari 2023, pernah dinilai skeptic oleh penduduk, sebab SKB 2 Menteri justru belum mengalami pencabutan.

Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan sejak Selasa , 17 Januari 2023 resmi melakukan konferensi pers.